Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan suami istri kini diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum menikah, tetapi juga selama ikatan pernikahan berlangsung, sehingga pemisahan harta gono-gini yang sebelumnya dianggap terlambat kini dapat dilegalkan melalui akta notaris yang kemudian didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat pihak ketiga seperti bank atau mitra bisnis.